Breaking News

“Peluang Pengadilan Agama Untuk Meyelesaikan Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah,”

Sungguh merupakan pencapaian maksimal pelaksanaan Webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Tama Jagakarsa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2026. Adapun pencapaian yang dimaksudkan adalah oleh karena peserta webinar yang terbuka untuk umum tersebut memperoleh peserta/followers sebanyak 326 orang. 

Rasa haru dan bangga disampaikan Ketua Panitia Manambak Silalahi, S.H kepada awak media melalui telepon seluler, “ Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa webinar ini berjalan lancar sesuai harapan kami notabene persiapan menurut kami terlalu sempit dengan kurun waktu hanya 40 hari, akan tetapi karena kerja keras seluruh Panitia akhirnya webinar tersebut berjalan lancar,” terang Manambak Silalahi, S.H.   

Dalam sambutannya Manambak Silalahi, S.H menjelaskan webinar tersebut mengangkat tema, “ Peluang Pengadilan Agama Untuk Meyelesaikan Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah,” diikuti oleh peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa/i, umum, praktisi, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan utamanya diselenggarakan webinar adalah untuk menambahkan pengetahuan ataupun wawasan tentang hukum kepailitan, dan bagaimana cara menangani sengketa berikut penyelesaiannya sehingga memberikan keterampilan baru bagi para peserta webinar.

Materi demi materi disampaikan oleh para narasumber yang pertama Bapak Dr. Rijal Ibnu Sani, S.H.,M.H., materi kedua Ibu Dr.Sufiarina, S.H.,M.Hum., materi ketiga Bapak Persia Misuari, S.H.,C.LL, materi keempat disampaikan oleh Bapak Ahmad Affendi, S.Ag seorang Hakim dan sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon. Atas penyampaian materi tersebut salah satu peserta webinar berinisial HS, “menyampaikan bahwa acara tersebut cukup baik dan memberikan edukasi hukum baik untuk umum terutama bagi praktisi, namun ada kesan tersendiri bagi saya ataupun masukan apakah setiap permasalahan kepailitan ekonomi syariah Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut,”. Ujar HS      

Acara webinar tersebut berlangsung cukup seru karena terjadi tanya jawab narasumber dengan peserta webinar apalagi dipandu oleh moderator handal Indra Gunawan bertindak selaku MC Natesya. Tanya jawab tersebut menunjukkan bahwa peserta webinar menguasai dan memahami tentang materi yang disampaikan oleh para narasumber. Tingginya penguasaan hukum mengenai kepailitan membuat para peserta webinar antusias untuk memberikan pertanyaan demi pertanyaan akan tetapi karena keterbatasan waktu, sehingga apa yang dialami peserta yang bergerak dalam bidang praktisi kepailitan tidak bisa tercover. Akan tetapi pertanyaan tersebut jawabannya dapat dipahami di setiap materi yang disampaikan oleh narasumber.

Cukup menarik perhatian peserta webinar materi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon Bapak Ahmad Affendi, S.Ag bahwa Perbedaan Kepailitan Konvensional dan Syariah adalah ; Konvesional terdiri dari ; Debitur memiliki 2 atau lebih kreditur (concursus Creditorium), tidak membayar luas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo, dapat ditagih (dued and payable debt), dapat dibuktika secara sederhana, putusan pernyataan pailit, berakibat sita umum, debitur cakap berbuat hukum atas harta budel pailit, perbuatan hukum terhadap budel pailit dilakukan oleh kurator. Sedangkan Syariah ; debitur/madin tidak membayar utang yang jatuh tempo, kasusnya dibawa ke pengadilan, disertai tuntutan pembayaran, jika disebabkan karena insolvensi, hakim membuka ruang restrukturisasi (perdamaian), jika masih solven, Hakim memerintahkan membayar utang disertai tindakan represif, atas permohonan kreditur/dain, madin dinyatakan taf Is  sekaligus dalam keadaan al-hajr, secara mutatis mutandis, posisi utang menjadi jatuh tempo, pengurusan harta madin dilakukan oleh al-Qayyim (kurator).

Sementara narasumber Ibu Dr.Sufiarina, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa mengenai Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili) Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 bahwa ekonomi syariah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pengadilan Agama ditujukan bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana diatur UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 50 tahun 2009. Kemudian subjeknya adalah mencakup orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela pada hukum Islam. Sedangkan penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai perluasan kewenangan absolut Pengadilan Agama (pasal 49 huruf (i), Sengketa ekonomi syariah telah ditentukan secara tegas sebagai kewenangan Pengadilan Agama.
Masih dengan penjelasan narasumber Bapak Dr.Rijal Ibnu Sani, S.H.,M.H. menjelaskan dalam materinya tentang rumusan masalah bahwa ada dua Undang-Undang satu perkara maksudnya adalah UU No.3 tahun 2006 Peradilan Agama yakni Pasal 49 huruf (i) Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara ekonomi syariah. Sedangkan UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 7 jo Pasal 300,” Pengadilan dalam perkara kepailitan dan PKPU adalah Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum.    
Menindak lajuti materi yang disampaikan oleh Persia Misuari, S.H., C.LL, bahwa pengertian Pailit adalah kondisi dimana seseorang debitur (individu atau badan usaha) tidak mampu atau tidak bisa lagi membayar lunas utang-utangnya kepada para kreditur. Sedangkan pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU adalah, “ sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas,”.
Berlangsungnya webinar menurut Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr.Sufiarina, S.H., M.Hum., suatu prestasi yang luar biasa terhadap seluruh Panitia Pelaksana hal tersebut terbukti Bapak Rektor Universitas Tama Jagakarsa Prof.Dr.H.M.Noor Sembiring, S.E., M.M., mengikuti webinar tersebut hingga acara selesai, hal ini menunjukkan apresiasi tertinggi dan luar biasa dari Bapak Rektor untuk kinerja mahasiswa,” jelas Rina nama panggilan akrab di kampus.

Bu Rina juga menambahkan harapannya setelah webinar, “ agar kegiatan penelitian dan diseminasi penelitian tetap dioptimalkan, tingkatkan kerjasama dengan kampus lain dan instansi terkait. Sehingga kegiatan bersama oleh mahasiswa secara terjadwal dapat melatih mahasiswa untuk kerja sebagai tim, melakukan pembagian tugas, penentuan target kerja, serta penentuan agenda lainnya yang dialami secara langsung.” Hal tersebut menunjukkan bagaimana hukum itu terus bergerak karena masyarakat yang diaturnya selalu dinamis, kemudian perlu ada penyesuaian praktik hukum selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Selesai acara Ibu Rina langsung menghampiri seluruh Panitia pelaksana webinar dalam ruang 219 Universitas Tama Jagakarsa diantaranya Manambak Silalahi, S.H (ketua Panitia Webinar), Afrizal, S.H, (wakil ketua 1), Jo Shien Nie Aurell (sekretaris), Apriliyanti (bendahara), Indar Gunawan, S.H (moderator), Alvin Gea (Operator), Natesya Indriani Mokila (Master of Ceremony), Miftahul Jannah (Operator 2), Chrisnanda (pembawa doa)

Narasumber : Manambak Silalahi SH
Editor : Nofis Husin Allahdji
© Copyright 2022 - ANALISARAKYAT.COM