Jakarta, Pencapaian target pendapatan per kapita dari hasil pajak yang dibebankan ke masyarakat melalui berbagai bentuk pajak kurang elok bila diterapkan di jaman kemajuan serba canggih sekarang ini Presiden bersama sama Pakar yang membidangi berbagai link pajak harus meninjau ulang link pajak yang bersumber dari masyarakat harus ada perbedaan pajak buat masyarakat miskin ekonomi, menengah, orang kaya jangan disamakan harus ada pembeda pemenuhan pajak per aitemnya baru benar elok itu pemerintah bersikap kepada rakyatnya rakyat Indonesia tentunya, "ujar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar hukum internasional, Ekonom menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka dibilangan Cijantung Jakarta 2/10/2026 via telpon selulernya.
Sangat mengherankan bahwa penghasilan pajak mencapai ribuan Trilyun ditengah kemiskinan rakyat yang semakin parah.
Lewat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 31 Agustus 2026 penerimaan pajak secara keseluruhan mencapai Rp1.409 triliun atau tumbuh 24,1% secara tahunan. Realisasi tersebut setara dengan 59,8% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Untuk tahun 2027 Pemerintah kejar setoran pajak 2593 Trilyun.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menerima aduan masyarakat bahwa kesulitan saat ini melebihi dari masa yang lalu di tahun 2020 sampai 2024. Masyarakat kecil tidak menemukan peluang usaha untuk bisa memenuhi hajat kehidupannya.
Rekening tabungan masyarakat sudah habis untuk bertahan hidup dan tidak ada sumber sumber penghasilan lain untuk bisa menabung.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media. Lebih heran lagi dari besarnya penghasilan pajak saat ini semua dari masyarakat sumber dananya.
Lebih dari 80 persen pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia bersumber dari pajak rakyat. Terus kemana uangnya !!!
Seharusnya dari pendapatan pajak tersebut bisa menciptakan regulasi ekonomi yang membantu masyarakat miskin dan masyarakat menengah kebawah.
Prof DR Sutan Nasomal menyampaikan : Seharusnya tarif PLN turun 25% dari harga sekarang untuk semua golongan penggunaan kebutuhan listrik masyarakat. Karena harga listrik saat ini adalah harga yang paling mahal bagi masyarakat berpendapatan kecil.
Pendapatan OJOL saja semakin derastis menurun dengan rata rata tiap hari hanya Rp 30.000. Buat makan saja dengan keluarga sudah tidak mencukupi. Pekerjaan serabutan lainnya tidak ada. Maka penghasilan masyarakat sangat tidak mencukupi.
Prof DR Sutan Nasomal Menyampaikan : Seharusnya harga BBM turun dan stok berlimpah untuk kepentingan perputaran ekonomi. Agar meningkat penghasilan rakyat kecil.
INI MALAH SEMAKIN KERING RAKYAT KECIL. KEMISKINAN SEMAKIN PARAH.
Penghasilan negara 80% dari hasil pajak rakyat, ini sama dengan masa penjajahan.
Kondisi saat ini sangat mirip di jaman kerajaan di masalalu. Semua dari hasil pajak rakyat untuk menggemukkan para pejabatnya atau memperkaya para pejabatnya dan rakyat dibiarkan kurus kering dan miskin serta kelaparan. Tidak sedikit masyarakat kecil sudah menjadi gelandangan yang tidur di emperan jalan. Hal ini akan semakin banyak bertambah masyarakat semakin miskin.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH juga menerima aduan bahwa semua pasar tradisional mengalami dampak penurunan daya beli masyarakat yang sangat buruk. Tidak sedikit pedagang pedagang kios dipasar yang tutup dan tidak mampu lagi melanjutkan usahanya. Pasar sepi pembeli karena memang tidak ada daya beli masyarakat.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH meminta semua elemen masyarakat dan para tokoh masyarakat seluruh Indonesia agar memperhatikan permasalahan semakin miskinnya masyarakat saat ini. Jangan biarkan semakin banyak yang kelaparan ditengah rakyat dan pejabatnya semakin gendut
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Social Header