Kota Bogor– Menjadi perhatian publik bersama Fathan Garuda. Gelombang pernyataan kekecewaan yang mengatasnamakan pegawai atas rekomendasi direksi PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor menuai respons beragam dari publik. Sejumlah elemen masyarakat justru menyatakan dukungan penuh kepada Wali Kota Bogor dan Panitia Seleksi (Pansel) agar tetap berdiri tegak menjaga independensi proses seleksi, tanpa intervensi politik dari pihak mana pun.
Muncul pertanyaan mendasar di ruang publik:
Jika sejak awal benar terjadi kegaduhan dan intimidasi sebagaimana diklaim, mengapa sikap resmi baru disampaikan setelah rekomendasi nama direksi diumumkan?
Sebelumnya, pihak yang mengatasnamakan pegawai memilih untuk “tidak bereaksi demi menjaga kondusifitas”. Namun reaksi keras justru muncul pasca hasil rekomendasi keluar. Pola ini memunculkan dugaan bahwa dinamika yang terjadi bukan semata soal kondusifitas, melainkan reaksi atas gagalnya calon tertentu yang didukung.
Sejumlah pengamat tata kelola BUMD menilai, perbedaan harus ditegaskan antara aspirasi murni pegawai dan manuver kepentingan kelompok. Narasi “kondusifitas” tidak boleh menjadi alat retoris untuk memberi tekanan moral kepada kepala daerah.
Proses seleksi direksi BUMD pada prinsipnya melalui tahapan administrasi, uji kompetensi, hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Rekomendasi akhir merupakan bagian dari diskresi kepala daerah berbasis hasil seleksi dan pertimbangan strategis keberlanjutan bisnis perusahaan.
Jika setiap hasil seleksi yang tidak sesuai ekspektasi kelompok tertentu kemudian dibalas dengan tekanan opini, maka integritas sistem seleksi akan terancam.
Dukungan kepada Walikota dan Pansel juga disertai dorongan agar momentum ini dijadikan titik awal reformasi internal perusahaan. Bila benar terdapat indikasi mobilisasi kekecewaan yang digerakkan dari dalam demi kepentingan tertentu, maka hal tersebut bukan hanya mencoreng nama baik perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas operasional dan perputaran bisnis.
Sebagai BUMD air minum yang selama ini dikenal memiliki reputasi baik di Jawa Barat, stabilitas manajemen dan profesionalisme harus menjadi prioritas utama. Reformasi pegawai, penegakan disiplin organisasi, serta penataan budaya kerja berbasis merit system dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan berulang.
Publik berharap Walikota dan Pansel tetap konsisten pada prinsip objektivitas dan transparansi. Tekanan opini yang dibangun pasca hasil rekomendasi tidak boleh menggeser substansi seleksi yang telah berjalan.
Proses seleksi bukan ajang kontestasi politik internal, melainkan mekanisme profesional untuk memastikan direksi yang terpilih mampu menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kinerja keuangan perusahaan.
Jika dinamika yang terjadi memang dipicu oleh kekecewaan atas calon yang tidak terakomodir, maka hal itu menjadi pelajaran penting bahwa reformasi tata kelola tidak bisa ditawar.
Di atas segala kepentingan, yang harus dijaga adalah marwah perusahaan, kepercayaan publik, dan keberlangsungan bisnis demi pelayanan masyarakat Kota Bogor.
Narasumber : Farhan Garuda
Social Header