Pemantau keuangan negara PKN memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala kejaksaan tinggi Jawa timur , karena sudah memperhatikan dan memberikan atensi Laporan PKN tentang dugaan korupsi dana hibah Rp 64 Milyard di Dinas Pendidikan jawa timur , dan saat ini penanganan kasus korupsi ini sudah masuk tahap penyidikan dan bahkan sudah di lakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa timur . demikian disampaikan Patar sihotang SH MH ketua Umum PKN pada saat melakukan Konprensi pers dini hari 11 Juni 2025 di Kantor Pusat PKN jl caman raya no 33 Jatibening Bekasi
Patar sihotang menjelaskan kronologis sampai pelaporan , berawal dari informasi Masyarakat antara lainnya orang tua siswa bahwa ada dugaan korupsi berzamaah di Pemda Provinsi CQ Dinas Pendidikan jawa timur dengan modus melakukan Mark up harga belanja barang hibah dengan pagu anggarran Rp 64 milyard Laporan pengaduan tentang adanya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan
Bahwa Paket Pekerjaan Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia SMK Swasta (Paket 2) TA 2017 Nilai Kontrak Rp. 64.062.961.725,00, Dengan modus melakukan mar’up harga barang yang berpotensi merugian Keuangan Negara serta terdapat hasil pengadaan berupa peralatan teknik yang tidak dapat dimanfaatkan;anggaran untuk membeli peralatan bengkel di sekolah menengah di jawa timur ,
Bahwa atas informasi tersebut kami PKN meminta Informasi Publik antara lain Dokumen Kontrak pengadaan barang dan jasa kepada Kadis Pendidikan , namun tidak mau memberikan sehingga PKN menggunakan mekanisme UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ke Komisi informasi jawa timur dan ke PTUN dan Mahkamah agung ,
Bahwa setelah Informasi Publik berupa dokumen kami dapatkan ,maka PKN melakukan telaah dan analisis data dan juga melakukan Investigasi dan observasi dan penelitian dan survey harga barang melalui 3 Perusahaan penyedia jasa dan selanjutnya melakukan investigasi ke sekolah sekolah penerima bantuan Hibah dengan hasil dan fakta fakta sebagai berikut :
1.Bahwa berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan atas dokumen pelaksanaan kontrak
yaitu terdiri dari dokumen SPK (Surat Perjanjian Kontrak), HPS, Sepesifikasi Teknis, Gambar
Barang, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Barang,
SPM(Surat Perintah Membayar) dan Daftar nama dan alamat sekolah penerima atas
pekerjaan Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia SMK Swasta (Paket 2) TA 2017, kami
lakukan surve harga pasar dengan berbagai sumber referensi menunjukkan adanya indikasi
dugaan Mar”up Harga Barang yang berpotensi merugikan keuangan Negara dengan
estimasi perhitungan sebesar Rp 8.233.962.866,00 pada berbagai jenis barang peralatan
yang diterimakan ke sekolah SMK dan secara global selisih pada masing masing sekolah
2. TERDAPATA HASIL PENGADAAN BERUPA PERALATAN TEKNIK YANG TIDAK DAPAT
DIMANFAATKAN.
Bahwa berdasarkan pengecekan Tim PKN yang dilaksanakan pada tanggal 17 September
2022 di SMK Taruna Jaya Prawira Kabupaten Tuban, kami dapatkan fakta fakta yaitu
berdasarkan keterangan dari Tenaga Pendidik yang mana ada 2 jenis peralatan teknik (Mini
Scissor Lift & Wheel Alignment) yang sampai saat ini belum dimanfaatkan, dikarenakan
Dudukan Plat Besi/Baja pada Mini Scissor Lift ukuran dimensinya terlalu pendek/kecil
sehingga tidak bisa difungsikan untuk untuk mengangkat kendaraan dengan jenis ukuran
terkecilpun seperti Mobil Honda Brio.
Sedangkan untuk perlatan Wheel Alignment yaitu berfungsi sebagai penunjang peralatan
Mini Scissor Lift, dikarenakan peralatan Mini Scissor Lift tidak bisa dimanfaatkan/digunakan
sehingga bernasip yang sama yaitu mangkrak
Kesimpulan : bahwa ke 2 peralatan tersebut mangkrak/tidak terpakai sejak diterimakan ke
sekolah pada akhir tahun 2017.
(azas kemanfaatan yang menjadi tujuan pemberian bantuan peralatan kepada sekolah tidak
tercapai)
3. Berdasarkan fakta - fakta diatas di duga telah terjadi tindak pidana Korupsi di Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pada Paket Pekerjaan Belanja Hibah Barang/Jasa yang
Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum
Indonesia SMK Swasta (Paket 2) TA 2017 Nilai Kontrak Rp. 33.062.961.725,00, Dengan
modus mar’up harga barang yang berpotensi merugian Keuangan Negara dengan estimasi
perhitungan sebesar Rp 8.233.962.866,00 serta Terdapat Hasil Pengadaan Berupa
Peralatan Teknik Tidak Dapat Dimanfaatkan dan telah memenuhi unsur - unsur tindak
pidana korupsi seperti yang di maksud pada Ketentuan :
Pasal 3 dan Pasal 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).”90.000.00
Patar menjelaskan bahwa berdasarkan fakta fakta diatas Kami Pemantau Keuangan Negara (PKN), Melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur agar memproses dugaan Tindak pidana Korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Patar sihotang menjelaskan bahwa sekarang proses laporan PKN ini sudah masuk ke Tahap Penyidikan dan sudah dilakukan upaya Pengngeledahan ke Kantor Dinas Pendidikan jawa timur ,dan PKN berharap agar kajati dapat segera melimpahkan kasus dugaan korupsi ini ke Persidangan TIPIKOR Surabaya . dan menghukum seberat berat nya , guna efek jera kepada pelaku atau calon pelaku tindak pidana korupsi .
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN
PATAR SIHOTANG SH MH
KETUM
WA KONTAK 082113185141 .
Jurnalis:indra
Social Header