Aceh Singkil | 11 Januari 2026.
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil Singkil (AMPAS) mengucapkan banyak terimakasih kepada Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subianto atas perhatiannya kepada Masyarakat Aceh dengan memberikan banyak bantuan kemanusiaan. Hal ini Masyarakat Aceh sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas Karunia dan Rahmatnya. Semoga Presiden RI sehat selalu dan panjang umur.
AMPAS meminta kepada Pemerintah Aceh Singkil agar profesional membuat rincian pendataan kerusakan dampak bencana banjir. Karena sudah hampir dua bulan belum juga Bupati Aceh Singkil memberikan informasi berapa anggaran yang di perlukan untuk perbaikan dan pemulihan daerah Aceh singkil. Budi mempertanyakan pengelolaan Bantuan Presiden RI Dana Dampak Banjir yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil dengan total anggaran mencapai Rp 1,7 miliar. Sudahkah Pemerintah Aceh Singkil melalui Bupatinya memberikan rincian secara lengkap ke Pemerintah Pusat berapakah anggaran yang sebenarnya yang di butuhkan. Agar Bantuan itu sesuai rencana perbaikannya terhadap kerusakan yang sesuai fakta di Aceh Singkil.
Berdasarkan data yang beredar dan diperoleh kami kata Sekjen AMPAS Budi Harjo, dari anggaran sebesar itu hanya 40 satuan pendidikan yang tercatat sebagai penerima bantuan, yakni 5 PAUD/TK, 27 SD, dan 8 SMP. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak sebanding dengan besarnya anggaran serta luasnya dampak banjir yang melanda Aceh Singkil, di mana banyak sekolah mengalami kerusakan dan gangguan aktivitas belajar-mengajar tetapi tidak pada hanyutnya pakaian seragam sekolah untuk murid murid yang sekolahnya dikategorikan terdampak banjir. Bila di pertimbangkan anggaran yang di perlukan sangat besar dan di atas 40 milyar untuk memindahkan sekolah ke lokasi baru yang aman dari banjir. Semoga Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil punya dana penormalan dan pemulihan untuk Aceh Singkil. Jangan gunakan bantuan dari Presiden RI ke sekolah yang rawan kebanjiran.
Budi Harjo meminta pemerintah Aceh Singkil Profesional dalam pendataan dan perencanaan perbaikan, menilai kondisi ini janggal dan patut diduga bermasalah, baik dari sisi pendataan, penetapan penerima, hingga besaran bantuan yang disalurkan. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Aceh Singkil dinilai belum membuka secara transparan dasar dan mekanisme penyaluran bantuan tersebut kepada publik.
“Anggaran Rp1,7 miliar jelas tidak cukup untuk 40 sekolah maka Gubernur Aceh dan Bupati Aceh harus mencari dan menggunakan dana lain agar banyak sekolah bisa di perbaiki atau sekolah tersebut di pindahkan ke lokasi yang aman dari banjir. Baju Sekolah bisa diberikan dengan gratis untuk siswa. Buku pelajaran bisa di penuhi, hal ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Apakah pendataan dilakukan secara objektif? Apa dasar penetapan sekolah penerima? Berapa besaran dana yang diterima masing-masing sekolah? Pertanyaan-pertanyaan ini wajib dijawab secara terbuka,” tegas Budi Harjo
Sambung Budi Harjo kami juga menilai bahwa ketertutupan informasi publik dalam pengelolaan dana bantuan presiden RI berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta membuka ruang dugaan ketidaktepatan sasaran hingga penyimpangan anggaran, karena kategori yang terdampak menurut kami hampir seluruh sekolah yang terdampak kenapa terkesan ini ada tebang pilih, dan
Oleh karena itu, kami dari AMPAS (Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil) mendesak Inspektorat, BPK, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan Bantuan Presiden RI Dana Dampak Banjir di Dinas Pendidikan Aceh Singkil. Biaya besar untuk perbaikan sekolah di Aceh Singkil Bupati harus menyiapkan anggarannya agar bisa cepat di perbaiki. Sekolah yang di nilai dekat sungai bangunannya maka harus di pindahkan agar aman dari banjir.
Terakhir ucap Budi Harjo menegaskan akan terus mengawal dan membuka persoalan ini ke ruang publik hingga mendapatkan klarifikasi resmi, transparansi data, dan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak terkait karena ini menurut kami dana yang harus disalurkan sesuai tepat sasaran.
Para Bupati Aceh dan Gubernur Aceh harus hati hati dalam masa pemulihan dan penormalan wilayah Aceh. Jangan lagi dirikan bangunan di area mudah terjadi banjir.
Narasumber: Sekjen AMPAS Budi Harjo
Jurnalis: Rayali lingga Aceh Singkil
Media Nasional: Jejak Kasus Group
Social Header