Mendagri: Penunjukkan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tjahjo Kumolo/Puspen Kemendagri.

Jakarta
, Analisarakyat.com - 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 480/3503/SJ tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang ditandatangani pada Senin (06/06/2019).

"Pemda perlu menunjuk juru bicara dan mendukung dari segi anggaran. Hal itu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah," kata Tjahjo.

Diantara isi Surat Edaran itu ialah sebagai berikut:

Pertama, perlu ditunjuk 1 (satu) orang pejabat Kehumasan yang bertindak sebagai juru bicara. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong terciptanya secara vertikal antara hubungan yang harmonis antara satuan Pemerintahan, baik dalam hubungan secara vertikal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun secara horisontal antara Pemerintah Daerah dalam mengelola komunikasi publik, sekaligus untuk mensinergikan informasi antar satuan kerja pemerintahan di media massa.

Kedua, perlu diberikan dukungan anggaran berdasarkan pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2011 untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Bidang Kehumasan, serta program pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi bagi aparatur Kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Posting Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.