Tujuh Pimpinan Lembaga Negara Tanda Tangani MoU, Perkuat Kemaritiman dan Pariwisata
Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, Sekretaris Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ukus Kuswara, Dirjen Dirjen Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno, dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Muhtadi Ganda Sutrisna dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan, dan wisata bahari di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (26/03/19)/Foto: maritim.
Analisarakyat.com, Jakarta - Kasus rusaknya terumbu karang yang ditabrak oleh Kapal Pesiar berbendera Panama MV Caledonian Sky pada tahun 2017 lalu menjadi trigger bagi pemerintah untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga.

Untuk itu, tujuh pimpinan kementerian/lembaga negara melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan, dan wisata bahari di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (26-3-2019).

Sebelum melakukan penandatanganan, Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan pentingnya MoU tersebut sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi antar instansi. “Penting pula untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran melalui pertukaran informasi mengenai keterpaduan kebijakan kelautan Indonesia di sektor keselamatan pelayaran, pelindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan dan wisata bahari,” jelasnya.

Hadir sebagai penandatangan MoU antara lain Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, Sekretaris Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ukus Kuswara, Dirjen Dirjen Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno, dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Muhtadi Ganda Sutrisna.

“Kita harapkan kunjungan wisatawan dari luar negeri bisa bertambah dengan tren meningkatnya kunjungan wisatawan dengan menggunakan kapal wisata/ cruise ship,”ujar Menko Luhut.

Dia mengatakan bahwa pemerintah berharap wisatawan dari luar negeri dapat masuk ke lima pelabuhan besar di Indonesia, antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Benoa Bali.

“Kita harapkan mereka singgah paling tidak di lima pelabuhan besar di Indonesia lalu melanjutkan ke tempat wisata lain tidak hanya di Bali tapi ada tujuan yang lain, misalnya ke Mandalika lalu dari Mandalika menuju ke tempat-tempat lain di sekitar itu,” imbuhnya. Namun demikian, pemerintah tidak ingin kecolongan lagi. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait menurut Menko Luhut perlu terus diperkuat.

Dengan adanya koordinasi antar kementerian terkait, misalnya KLHK yang berwenang menetapkan dan membuat peta wilayah konservasi dengan Kemenhub yang berwenang untuk menyusun peta navigasi, Menko Luhut berharap insiden kapal MV Caledonian Sky tidak terjadi lagi dimasa mendatang.

“Terkait dengan keselamatan pelayaran, dengan kejadian kandasnya kapal pesiar negara asing (MV Caledonian Sky) merupakan salah satu kasus yang menyebabkan kerugian rusaknya terumbu karang di kawasan konservasi terumbu karang di Radja Ampat,” urainya.

Lebih jauh, Menko menyatakan keprihatinannya tentang rusaknya 1,8 hektar luasan terumbu karang di Radja Ampat, Papua yang ditabrak oleh kapal pesiar berbendera Panama itu. “Ini memerlukan waktu yang sangat panjang untuk melakukan rehabilitasinya. Oleh karena itu kita berharap tidak terjadi lagi hal seperti itu. Kita bikin peta yang bagus dan melakukan koordinasi dengan baik,” tegasnya kepada hadirin.

Menurut Menko Luhut, peraturan yang sudah ada belum cukup untuk melindungi kawasan konservasi. Selain itu, lanjutnya, peraturan perundangan yang mengevaluasi kebijakan masuknya kapal wisata ke daerah konservasi juga belum ada. “Oleh karena itu kita hadir hari ini untuk melakukan itu,” kata dia.

Pemerintah, tambahnya, masih perlu memperkuat koordinasi serta eksekusi koordinasi, terutama di sektor keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan, dan wisata bahari.

Terpisah, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa usai penandatangan Nota Kesepahaman tersebut Kemenko Bidang Kemaritiman dan tim teknis terkait akan segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar K/L di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan dan wisata bahari. Setelah itu, sambungnya, tim tersebut akan segera menyusun petunjuk pelaksanaan lalu mengimplementasikan MoU tersebut.

“Perlu semacam payung kerjasama untuk memudahkan koordinasi hingga ke level bawah. Yang penting adalah menginformasikan hingga ke level bawah dari kementerian dan TNI bahwa kita punya payung kerja sama yang clear sehingga ketika ketika ada data yang perlu dishare mereka tidak bingung dan tidak nanya lagi,” jelasnya. Tim teknis di level bawah, beber Deputi Purbaya, sudah melakukan pertemuan dengan cukup intensif.

“Saya akan kejar dalam waktu sebulan atau sebulan setengah sudah clear ke bawah,” ujarnya. (Red/maritim)

Posting Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.