Perjuangan Politik Buruh di Sumatera Utara Pada Pileg 17 April 2019
Gabungan kelompok bagian dari aktifis buruh di Sumatera Utara .

Analisarakyat.com, Medan (Sumut) - Pemilihan Legislatif 17 April 2019 yang akan datang adalah momentum 1 x lima tahunan yang harus diperhatikan oleh kelompok perburuhan di Indonesia. 

Gindo Nadapdap, SH., MH salah satu kelompok dari Aktifis Buruh di Sumatera Utara, mengatakan "perburuhan adalah kelompok masyarakat yang bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan baik manufacture, perkebunan, makanan, jasa, perhotelan-perhotelan, dan lain-lain", pada sesi acara  Konferensi Pers 1 Perjuangan Politik Buruh, Sabtu (09/03/2019).

Lanjut Gindo menyampaikan "bahwa jumlah buruh tergolong sangat besar, akan tetapi secara politik kelompok perburuhan belum memiliki perwakilan politik di legislative".

"Hal ini mengakibatkan posisi tawar perburuhan di legislative sangat lemah, sehingga legislatif selama ini tidak memiliki perhatian untuk membela dan memperjuangkan hak-hak perburuhan", ujarnya. 

"Maka fakta dilapangan adalah:
  1. Masih banyak karyawan kontrak dan outsourcing dengan penerapan yang bertentangan dengan syarat-syarat yang diatur UU;
  2. Masih banyak karyawan yang menerima upah yang murah;
  3. Masih banyak karyawan yang tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  4. Masih banyak karyawan yang sangat mudah di PHK tanpa menerima uang pesangon; dan lain-lain", terangnya. 

"Perjuangan hukum melalui jalur pengadilan sangatlah melelahkan, karena persidangan melalui PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) sangat lama, bertele-tele sehingga berbiaya mahal. Berdasarkan pengalaman selama ini kasus perburuhan baru dapat diputuskan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap memerlukan waktu 3 tahun", terannya.

"Bahkan sangat sering ditemukan putusan pengadilan hanyakan kemenangan di atas kerja karena tidak bisa dieksekusi. Keadaan ini mengakibatkan kehidupan buruh masih sangat sulit. Keadilan dan kesejatheraan bagi karyawan yang menjadi cita-cita dalam bernegara masih jauh dari harapan". 

"Oleh karena itu, saya selaku bagian dari Aktifis Buruh di Sumatera Utara mengajukan diri menjadi Calon Legislatif yang berkomitment untuk memperjuangkan hak-hak politik kelompok perburuhan di Indonesia yang khususnya di Sumatera Utara", ucapnya lagi.

GINDO NADAPDAP, SH, MH,
Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara,
Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang, 
Dari: PSI Nomor 11, dengan Nomor Urut 9. 


Perjuangan Politik Buruh di Sumatera Utara Pada Pileg 17 April 2019
"Adapun point-point perjuangan politik kelompok perburuhan di legislative adalah: 

1. Memastikan pengawasan atas pelaksanaan hak-hak normative karyawan berjalan dengan baik. Perusahaan-perusahaan yang sudah mematuhi hak-hak normative dengan sempurna akan mendapatkan reward (penghargaan) dari Negara. Tetapi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak normatif harus mendapatkan punishment (hukuman) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan selama ini yang dilakukan oleh Instansi Ketenagakerjaan masih pengawasan yang ecek-ecek. Pengawasan dilaksanakan tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban yang akuntabel. Maka dengan adanya perwakilan politik kelompok perburuhan di Legislatif maka pengawasan dibidang ketenagakerjaan harus dilakukan secara professional, transparan dan akuntabel. 

2. Memastikan alokasi Anggaran Negara (APBN atau APBD) turut memperhatikan sector perburuhan. Kelompok perburuhan selama termasuk salah satu kelompok masyarakat yang tidak merasakan dampak APBN ataupun APBD. Oleh karena itu, anggaran untuk pengawasan dan peningkatan kapastian serikat buruh harus mendapatkan alokasi dari anggaran Negara, sehingga lembaga-lembaga perburuhan yanga ada mulai dari Disnaker khususnya lembaga pengawasan dan lembaga mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Lembaga Kerjasama Tripartit, Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Dewan Pengupahan dapat berjalan efektif untuk meningkatkan hubungan kerja yang semakin harmonis antara pengusaha dan pekerja. 

3. Memperjuangkan agar peraturan di bidang perburuhan tidak memberatkan kelompok perburuhan. Misalnya kebijakan buruh kontrak dan outsourcing harus menjadi untuk diperbaiki karena sangat memberatkan karyawan. 

4. Memperjuangkan agar asuransi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) diterapkan dengan pembayaran iuran yang ditanggung penuh oleh Pengusaha. Hal ini sangat penting untuk menghindari konflik pesangon yang berkepanjangan yang sebenarnya dapat diatasi dengan memberlakukan arusansi PHK sesuai dengan Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kita sama-sama tahu sangat banyak buruh yang di PHK tanpa menerima hak atas pesangon saat ini". 

"Agar kelompok perburuhan memiliki perwakilan politik maka kami mengharapkan support dari seluruh buruh pada PILEG 17 April 2019 nanti, agar buruh memiliki perwakilan politik di legislkatif", tutupnya. 

Terimakasih dari Kami, terkhusus dari saya:


Posting Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.