Bawaslu Batam: Kasus Tersangka HH, Ketua DPC Partai Demokrat Sudah P-21
Ilustrasi Bawaslu Batam

Analisarakyat.com, Batam (Kepri) - Terkait dengan kasus salah satu Calon Legislatif (Caleg) DPRD Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) Daerah Pemilihan (Dapil) 5 dengan inisial (HH) dari partai Demokrat dan sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat, yang ditetapkan tersangka oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Batam, atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan saat kampanye terselubung disalah satu rumah ibadah didaerah Dapur 12 Kelurahan Sei Langkai kecamatan Sagulung pada awal Januari 2019, sudah pada tahap P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap).

Hal ini di utarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam Mangihut Rajagukguk dari Komisioner Divisi Hukum, Selasa (19/03/19).

Sehubungan dengan informasi yang didapat media ini bahwa Kasus tersangka HH dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan saat kampanye terselubung telah dihentikan. Saat dilakukan konfirmasi terhadap Bawaslu Batam, Mangihut Rajagukguk menampik bahwa kabar itu tidak benar dan mengatakan itu berita Hoax.

"Oh itu tidak benar, berita Hoax itu. Justru kasus tersebut telah P-21 atau lengkap dan kita tinggal menunggu jadwal sidang untuk saat ini", ucapnya.

"Sekarang ini kita sedang pokus terhadap persiapan semuanya untuk keperluan saat nanti di persidangan. Jadi hal itu tidak benar dihentikan", ujarnya lagi.

"Dan hari ini perkara tersangka HH diserahkan ke Pengadilan dan selanjutnya akan dijadwalkan persidangan", terangnya.

"Bahwa dalam hal ini dimana setiap ada pelanggaran pemilu kita komitmen untuk melaksanakan tugas kita sebagai Bawaslu. Kalau ada dugaan pelanggaran harus kita tindak lanjuti, dan kita tidak kasih kendor, yang melanggar itu harus kita tindak sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)", tegasnya.

Sebelumnya bahwa Caleg Partai Demokrat inisial (HH) ini ditetapkan jadi tersangka oleh Tim Gakkumdu Batam, atas dugaan pelanggaran pemilu saat melakukan kampanye terselubung di salah satu rumah ibadah di daerah Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

Berita terkait:

Pelanggaran Pemilu yang dilakukan (HH) diduga talah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 280, ayat 1, huruf h Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yakni dilarang berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan," Pungkasnya.

Terkait larangan tersebut (HH) terancam sanksi masksimum pidana penjara dua tahun dan denda Rp 24 juta. Sanksi ini tercantum pada Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Setelah Sudah inkrah putusanya akan di coret dari pencalonannya, sesuai Pasal 285 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. (Red)

Label: , , ,

Posting Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.