UNESCO: Penilaian Geoparak Kaldera Toba, Pertanian Pengaruhhi Status UGG
Kepala Unit Budaya UNESCO Jakarta, Moe Chiba (dua dari kiri) didampingi Director and Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia, Elvera N Makki saat jumpa pers di Samosir Cottages, bahas Geoparak Kaldera Toba Jl. Lingkar Luar Tuktuk, Samosir, Selasa (19/2).

Samosir (Sumut) Analisarakyat.com - April mendatang, UNESCO rencananya akan mengumumkan apakah Geopark Kaldera Toba (GKT) akan mendapat titel UNESCO Global Geopark (UGG) atau tidak. Hingga kini belum ada kabar positif. UNESO sendiri mengaku, tidak puas dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan Danau Toba. Dinas Pariwisata Sumut mengakui kekurangan itu. Menurut Kadispar, aktivitas pertanian masyarakat ikut mempengaruhi penilaian UNESCO.

KEPALA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Hidayati, mengatakan Geopark Kaldera Toba sejatinya adalah proyeksi dari masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam hasil letusan gunung api. Dan salah satu yang dinilai United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), adalah aktivitas masyarakat dalam pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan alam di kawasan taman bumi.

“Dispar belum mengetahui detil kisi-kisi penilaian UNESCO. Namun paling terpenting, masyarakat di kawasan Danau Toba memiliki semangat melakukan aktivitas bertani dan memiliki budaya tinggi. Kalau mungkin, dikemas dalam geotourism. Mudah-mudahan dengan semangat cinta pendidikan, kita dapat mencapai yang kita inginkan bersama,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (20/2)n
Ia sendiri tidak terlalu cemas dengan isu kegagalan Danau Toba meraih UGG untuk ketigalainya. “Kita tunggu saja pengumuman dari UNESCO. Saya merasa, apapun nanti hasilnya, yang penting kita semua punya semangat membangun Sumatera Utara,” katanya.

Ia menambahkan, jika nantinya label UGG melekat pada Geopark Kaldera Toba, itu artinya ada pengakuan masyarakat dunia terhadap nilai pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau Toba, dan mengapresiasi budaya serta bangga terhadap sukunya.

Geopark atau Taman Bumi adalah wilayah terpadu yang terdepan dalam perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sana.

Dispar Sumut sendiri, sambungnya, terus mendorong seluruh kepala daerah se kawasan Danau Toba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui keajaiban Danau Toba sebagai sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

“Di samping itu, Pemprovsu selalu mendukung penuh dan mendorong agar Danau Toba segera mendapat pengakuan UNESCO, dengan mengalokasikan anggaran setiap tahun. Anggaran itu untuk peningkatan SDM, infrastruktur, ekonomi maupun sektor lainnya. Prinsipnya, sinergitas pemprov dan pemkab sangat mendukung terlaksananya program Geopark Kaldera Toba,” pungkasnya.

Anggota Komisi E DPRD Sumut Zulfikar mengatakan, peran pemda se kawasan Danau Toba sangat vital dalam mewujudkan GKT tersebut. Salah satunya pemda harus punya program yang jelas guna meningkatkan SDM seluruh elemen masyarakat.

“Begitupun dengan Pemprovsu yang bisa ikut membantu melalui dinas-dinas terkait seperti pendidikan, tenaga kerja dan lainnya. Saya pikir komitmen yang riil dari kepala daerahnya harus tertuang dalam APBD dan pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Program dan kegiatan yang sudah tertuang di APBD tadi, harus terukur dari sisi penyerapan serta tepat sasaran kepada masyarakat sebagai objek dari kegiatan dimaksud.

“Misalnya bisa saja dimulai dari sekolah-sekolah, ditanamkan semacam kesadaran akan pentingnya Danau Toba untuk kehidupan. Sehingga ketika generasi muda itu tumbuh dewasa, mereka akan punya pola pikir lebih baik tentang manfaat dari keberadaan Danau Toba. Dan kalau bisa hal ini dilakukan secara berjenjang,” paparnya.

Dispar Samosir: Ajarkan Ilmu Geopark
Tak hanya Dispar Sumut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir juga mengakui Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan Danau Toba perlu mendapat peningkatan, lewat pembinaan dan pelatihan secara terstruktur dan masiv.

“Benar SDM di kawasan Danau Toba perlu ditingkatkan kapasitasnya. Baik dari ketrampilan, rasa kepemilikan, dan mensyukuri Geopark ini. SDM belum mengetahui sejauh mana melakukan sesuatu,” ucap Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Samosir, Ombang Siboro, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (20/2).

Ombang sendiri menilai, UNESCO sepatutnya ikut melakukan upaya peningkatan kualitas SDM di kawasan danau terbesar di Asia ini. “Pemahaman Geopark itu harus diberitahukan. Bukan hanya ke kalangan tertentu saja, tapi kepada semua masyarakat. Jadi semua orang benar-benar mengerti,” sebut Ombang.

Pemkab Samosir sendiri, menurut Ombang, terus melakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan langsung kepada masyarakat. Terutama kesadaran kawasan wisata, sadar kebersihan, dan ramah-tamah. Hal itu dilakukan berskala dan berkelanjutan.

“Kita melakukan sejak dini dari sekolah. Tapi itu perlu proses ya. Kita meningkatkan kualitas SDM di Samosir dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,” ungkap Ombang.

Ia menilai edukasi seperti harus terus dilakukan semua pihak terkait. Namun sebaiknya jangan hanya dilakukan sebuah kabupaten atau kecamatan saja. Tapi di seluruh daerah yang berada di kawasan Danau Toba.

“Untuk memahami Geopark, masyarakat harus diajari. Karena Geopark ada ilmunya. Jika perlu, sekolah dikunjungi secara terstruktur dan masif,” pungkasnya.

Sebelumnya, UNESCO menyebut pengakuan Danau Toba bukan hanya sekadar titel, melainkan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungannya.

Head of Culture Unit UNESCO Jakarta, Moe Chiba mengatakan, banyak daerah hanya memikirkan gelarnya saja. Padahal, setelah mendapatkannya diperlukan kerja keras untuk menjaganya. Tak sedikit situs yang diakui sebagai taman global Unesco atau Unesco Global Geopark (UGG) namun berakhir gagal menjaga lingkungan.

Selain pembangunan fisik, menurutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) sangat penting. Pembangunan kawasan tak akan ada artinya tanpa SDM yang berkualitas. “UNESCO masih kurang puas dengan kualitas SDM-nya. Bila kami tidak investasi di SDM, tidak akan ada pembangunan,” katanya.

“Ke depan hal yang perlu dibangun dan ditingkatkan ialah, kreativitas SDM terutama generasi muda dalam hal memanfaatkan warisan budaya yang dimiliki, menjadi sumber potensi keberlangsungan perekonomian maupun pembangunan,” katanya.

UNESCO, kata dia, tidak pada konteks membangun jalan dan gedung-gedung besar. Melainkan fokus membangun kreativitas manusianya. Pihaknya juga meminta agar pemda dan stakeholder terkait terus melanjutkan program yang sudah dicanangkan dan terlaksana.

Pansus Pencemaran Danau Toba Diharap Tak Mandek
Terpisah, DPRD Sumut yang berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan pencemaran air Danau Toba yang disangkakan dilakukan oleh PT Aquafarm Nusantara, mendapat respon dari Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT). YPDT menilai, pembentukan Pansus tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Seperti memberikan tekanan terhadap pemerintah daerah (Pemda) maupun pemerintah pusat, untuk menindak PT Aquafarm.

“DPRD pernah membentuk pansus tahun 2015 lalu terkait pencemaran air Danau Toba. Tapi saya rasa gagal dalam mengakomodir protes masyarakat dan memberikan dampak penindakan terhadap perusahaan yang mencemari di sana, termasuk PT Aquafarm Nusantara. Lalu sekarang akan dibentuk Pansus juga,” kata Sekretaris Eksekutif Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT), Joe Marbun, Rabu (20/2).

Merujuk pada Pansus yang sebelumnya mandek, ia mempertanyakan apakah tujuan Pansus yang baru ini. “Apakah hanya sekadar meredam suara-suara masyarakat, tetapi tidak ada keberpihakan terhadap kelestarian Danau Toba? Itu dulu pertanyannya,” ungkapnya.

Selanjutnya, bagaimana nantinya Pansus itu berjalan. Karena menurut Joe, DPRD berfungsi melakukan pengawasan bukan penindakan. “Seperti kita ketahui, Pansus tidak punya kewenangan menyelesaikan masalah. Karena fungsi penegakan aturan itu di pemerintahan dan aparat hukun, bukan keputusan politik. DPRD harus melakukan fungsi pengawasan soal penegakan aturan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ungkapnya saat dilansir dari Sumutpos.

Menurut Joe, Pansus seharusnya mendorong pemerintah melakukan penindakan melalui aparaturnya. Di mana pemerintah memiliki PPNS, dan mereka sudah melakukan investigasi. “Hasilnya apa? Harus konkret. Kemudian apa pertanggungjawaban PT Aquafarm atas dugaan pencemaran air Danau Toba itu? Apa yang sudah mereka lakukan untuk memperbaiki kerusakan ekosistem Danau Toba,” sebutnya.

Soal tim independen yang dibentuk PT Aquafarm, menurut Joe, merupakan bentuk penyesatan pemahaman. “Ini pembohongan publik. Bagaimana mereka membentuk tim independen, padahal mereka yang bermasalah? Ini kan ibarat orang sakit berusaha menjadi dokter bagi dirinya sendiri,” terangnya.

Menurut Joe, yang harus membentuk tim independen harusnya pemerintah. “Saya setuju tim idependen dibentuk pemerintah. Ini yang harus didesak DPRD,” pungkasnya. (***)

Posting Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.