Kasus Ratna Sarumpaet: Polisi Bantah Mempolitisasi, Sudah Sesuai Prosedur
Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet mengikuti sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Analisarakyat.com
, Jakarta
Polisi membantah ada politisasi terhadap Ratna Sarumpaet dalam kasus dalam kasus penyebaran berita hoaks. Polisi mengklaim penyidik melakukan proses hukum kasus Ratna sesuai prosedur.

"Tidak ada politisasi di kasus apa pun," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Kamis (28/2/2019).

Argo menyatakan penyidik selalu bersikap netral dalam mengungkap kasus termasuk perkara Ratna. "Polisi itu bersikap netral dan penyidik bekerja sesuai Undang-Undang yang berlaku," ujar dia.

Pada hari ini, Ratna menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan. Usai persidangan ia kembali ke Polda Metro Jaya untuk menjalani masa penahanan. Ia menyampaikan kepada pewarta bahwa kasusnya dipolitisasi lantaran ada selisih pendapat soal fakta persidangan.

"Banyak yang berselisih pendapat dengan fakta, tapi itu nanti dipersoalkan di persidangan. Saya merasa ini semua politisasi, penangkapan saya juga politisasi. Saya menganggap tidak harus ditangkap,” ucap Ratna di Polda Metro Jaya.

Kendati menyebut ada banyak perbedaan dalam dakwaan, Ratna tidak menjelaskan lebih detail ihwal selisih pendapat persidangan yang dia maksud.

“Saya tidak mau sebut itu sekarang, tidak etis dengan pihak kejaksaan, jadi nanti saya bertarung di dalam saja,” sambung Ratna seperti dilansir dari Tirto.

Ia juga mengaku telah bicara dengan majelis hakim bahwa kasus ini jangan dipolitisasi.

Jaksa mendakwa Aktivis Ratna Sarumpaet telah menyebar berita bohong dan keonaran. Ratna sempat memberikan informasi bohong bahwa dirinya dipukuli. Padahal, Ratna justru menjalani operasi kesehatan.

Dalam kasus ini, Ratna didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Red)

Posting Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.