Wapres JK Tugaskan Menteri PUPR Bikin Standar Rumah
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpidayo saat menghadiri peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018). tirto.id/Andrey Gromico

Analisarakyat.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginginkan adanya standardisasi bangunan perumahan agar pembangunannya berlangsung cepat dan hasilnya dapat lebih optimal.

Untuk itu, JK memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menyusun standarisasinya. JK berharap, program ini juga bisa ikut menumbuhkan sektor industri.

Menurutnya, standardisasi tersebut juga telah diterapkan lebih dulu di negara-negara lain, sehingga tak heran di luar negeri pembangunan rumah hanya butuh waktu beberapa bulan.

"Jadi orang tinggal membeli komponen, artinya rumah hasil dari industri bukan lagi hasil dari kerja tukang," tutur JK di hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

JK melanjutkan, masalah lain yang menurutnya kerap muncul dalam pembangunan perumahan adalah tipe rumah yang jauh dari sisi kelayakan. Oleh karena itu, menurut dia, Jakarta, jadi satu dari tiga negara di Asia yang tercatat memiliki kawasan perumahan kumuh.

Selain Jakarta, kawasan lain di Asia memiliki kawasan kumuh di antaranya adalah Manila, dan Bombay. Hal ini tak lepas dari persentase pertumbuhan penduduk yang terus meningkat 1,5 persen tiap tahunnya.

Menurut JK, hal tersebut menyebabkan masih adanya ketimpangan atau backlog sekitar 6 juta rumah. Sehingga, pemerintah harus mempunyai solusi untuk mengatasi kendala kenaikan permintaan perumahan.

"Tentu ini sebetulnya membutuhkan perbandingan dan sebenarnya industri, sekarang mau bikin jendela tinggal beli di toko. Jadi bagaimana konstruksi ini dibarengi dengan standardisasi industri," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Menteri PUPR Basuki menyebut bahwa standardisasi ini merupakan pekerjaan rumah bagi BP Tapera. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal ini sebenarnya tengah dibahas di bagian penelitian dan pengembangan (Litbang) Kementeriannya.

Standardisasi, kata Basuki, memang diperlukan mengingat jumlah rumah yang harus dibangun tidak bisa dipenuhi dengan cepat dan kualitas yang sama. "Kalau tidak (standardisasi) nanti tidak bisa cepat pengerjaannya dan kualitasnya baik dan sama," ucapnya saatdilansir dari Tirto.

Basuki juga menyebut bahwa instansinya telah mempersiapkan beberapa tipe dan model untuk dijadikan standar bagi perumahan yang dibangun untuk mengantisipasi keinginan masyarakat.

"Karena culture kita juga tidak suka yang standar makanya kita siapkan beberapa model nanti," pungkas Basuki. (***)

Posting Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.