Dorong Ekspor, Kadin Minta Pemerintah Memoratorium Kawasan Berikat
Truk peti kemas melintas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (18/12/2018). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.


Analisarakyat.com, Jakarta - Ketua Komite Tetap Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Joewono mengusulkan agar aktivitas di kawasan berikat dimoratorium oleh pemerintah karena tidak efektif mendorong ekspor.

"Saya rasa sudah waktunya moratorium untuk PLB [Pusat Logistik Berikat] ini karena niat untuk membenahi ekspor-impor sepertinya enggak terbukti," kata Handito kepada reporter Tirto di Jakarta pada Kamis (24/1/2019).

Menurut Handito, yang terjadi di kawasan berikat saat ini adalah sebuah anomali. Sebab, impor melalui kawasan berikat tumbuh signifikan sejak 2015. Akibatnya, jumlah impor yang masuk melalui kawasan berikat berbanding terbalik dengan angka ekspor.

Hal ini, kata dia, patut dipertanyakan sebab impor melalui kawasan berikat sebenarnya diwajibkan dalam bentuk bahan baku dan barang penolong, yang sebagian besar harus diekspor kembali setelah diolah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor melalui kawasan berikat mencapai 19,39 miliar dolar AS pada 2015, Angka itu kembali naik menjadi 19,64 miliar dolar AS pada tahun 2016.

Pertumbuhan impor juga terjadi di tahun-tahun berikutnya yakni, pada 2017 sebesar 22,03 miliar dolar AS dan tembus 25,21 miliar dolar AS pada tahun 2018.

"Di satu sisi niatnya untuk memperlancar ekspor, tapi ternyata kurang bermanfaat untuk ekspornya. Justru malah memperlancar barang impornya," kata Handito saat dilansir dari Tirto.

Selain itu, Handito juga meminta agar pemerintah mengubah kebijakan mengenai kawasan berikat agar hanya menjadi lokasi pengolahan produk-produk ekspor. Dia menambahkan langkah meningkatkan daya saing ekspor juga harus didukung road map yang tidak hanya mengatur kawasan berikat, tetapi juga hal-hal lain seperti pengembangan industri manufaktur.

"Kita harus membangun strategi ekspor dengan langkah-langkah yang dampaknya lebih signifikan. Ini harus antar-kementerian dan lembaga tugasnya," ujar Handito. (***)

Posting Komentar

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.