2019

Kadin Batam Harap Pencabutan Fasilitas Bebas Cukai Rokok dan Mikol Direvisi
Kadin Batam saat menerima aspirasi dari para pelaku usaha Rokok dan Mikol di kantor Kadin Batam, Batam Center, Senin (27/05/19)/Sart/Aanalisa Rakyat.

Batam (Kepri), Analisarakyat.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam berharap dan meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam memperbaiki surat pemberitahuan pencabutan fasilitas bebas cukai atas barang bebas cukai berupa rokok dan minuman beralkohol.

Hal ini diutarakan Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk saat menerima kunjungan dari puluhan palaku usaha rokok dan mikol di kantor Kadin Batam di Batam Center, Senin(27/5/2019) sekitar pukul 15.00 WIB.

“Saya meminta supaya surat BP Batam itu diubah, karena kewenangan cukai itu bukan di BP Batam. BP Batam tugasnya memberikan kuota,” ujar Jadi.

Menurutnya, BP Batam mengeluarkan kuota berdasarkan kajian. Pada tahun 2018, BP Batam bersama Bea Cukai melakukan kajian, sementara di tahun 2019 melakukan kajian bersama Politeknik.

“Kalaupun cukai itu mau dicabut, bukan sekarang ini. BP Batam misalnya memberikan kuota 5000 sekarang, sedang berjalan 5 persen, lalu tiba-tiba dicabut. Padahal yang memohon itu kan pabrik rokok di Jakarta kepada BP Batam. Anggap saja sudah ada 5000 distributor yang sudah tandatangan kontrak, baru jalan sebulan Bea Cukai mengeluarkan nota tugas untuk mencabut CK- FTZ. Ini kan namanya mal administrasi,” bebernya.

Menurut Jadi, pihaknya akan melakukan uji materi ke jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan. “Kalau ini tidak cepat diselesaikan (dicabut surat dinas), maka kami akan melakukan uji materi ke MK,” tegasnya.

Sebelumnya, Edi Susanto salah satu pelaku usaha rokok dalam pertemuan dengan Kadin Batam mengeluhkan mengenai surat pencabutan fasilitas bebas cukai tersebut.

“Kalau FTZ nya tidak diberikan, berarti pengusahanya akan mati. Jadi FTZ ini diberlakukan untuk siapa? ujarnya.

Menurutnya, pengusaha di Batam tidak keberatan jika semua membayar cukai, asalkan berlaku sama dengan pengusaha di luar Batam. “Jadi undang-undang yang mana dipakai? UU Cukai kah atau UU nomor 36 (KPBPB). Ini kan sebenarnya ada 2 UU yang perlu ditelaah,” jelasnya.

“Bagi produsen, walaupun dikenakan cukai, kami tidak masalah, tapi itu kan berdampak kepada rakyat karena harga jadi naik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, BP Batam mencabut fasilitas cukai rokok dan minuman beralkohol (mikol) yang telah mendapatkan fasilitas fiskal di Kawasan Bebas Batam. Penghentian itu terhitung sejak Jumat (17/5/2019) lalu. Pemberitahuan itu juga telah disampaikan kepada 46 direktur perusahaan rokok dan mikol.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady tertanggal 16 Mei 2019 perihal pemberitahuan pencabutan fasilitas cukai disebutkan, hal ini dilakukan menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. IPA.4-222/SES.M.EKON/05/2019 tanggal 6 Mei 2019.

Selain itu, surat Direktur Jenderal Bea Cukai No.ND-466/BC/2019 tanggal 14 Mei 2019, hal penghentian pelayanan dokumen CK-FTZ. Surat pemberitahuan ditembuskan kepada Sekretaris Menko Perekonomian dan Direktur Jenderal Bea Cukai-Kementerian Keuangan. (AR/Swarakepri)

Polda Kepri dan Pemko Batam Gelar Pasar Murah Ramadhan
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga /Humas Polda Kepri).

Batam (Kepri), Analisarakyat.com - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam menggelar pasar murah Ramadhan 1440 Hijriah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan Lebaran 2019.

"TNI-Polri dan Pemkot Batam akan menyelenggarakan pasar murah Ramadhan 1440 H, pada Selasa (28/5) pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB di Kelurahan Sambau, Nongsa," kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga di Batam, Senin.

Dalam pasar murah Ramadhan, akan dijajakan berbagai bahan kebutuhan pangan masyarakayt, di antaranya beras, telur ayam, minyak goreng, daging, bawang putih, bawang merah, cabai, margarin, tepung terigu, gula, minuman kaleng, biskuit, sosis, sirup, dan susu.

Erlangga memastikan harga yang ditawarkan pada pasar murah Ramadhan, akan relatif lebih murah dibandingkan harga harga pasaran.

"Setiap komoditas akan disesuaikan dengan jumlah pembeli, berkisar 7.000 paket," kata dia.

Selain pasar murah Ramadhan, Polda Kepri juga menggelar berbagi tali asih bersama masyarakat di tempat yang sama.

Dengan menggandeng Bank Indonesia, pasar murah juga diisi dengan penukaran uang rupiah baru.

Ia mengajak masyaraat untuk datang dan membeli kebutuhan Lebarannya di pasar murah Ramadhan, sekaligus menikmati kegiatan Polda berbagi tali asih. (Red/Humas Polda Kepri


Berbagi Asih, Polda Kepri Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Aparat Polda Kepri membantu masyarakat lanjut usia berjalan usai mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Kabil, Nongsa, Kota Batam. Polda Kepri menyelenggarakan berbuka puasa bersama yang disertai pemeriksaan kesehatan gratis kepada 120 orang warga Kabil di Nongsa Batam, Jumat, (24/05/19)/Humas Polda Kepri.


Batam (Kepri), Analisarakyat.com - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggelar pemeriksaan kesehatan gratis pada 120 warga Kelurahan Kabil, Nongsa, Kota Batam yang kegiatan Polda Kepri berbagi asih buka puasa bersama masyarakat Nongsa.

"Disamping membagikan 2.000 nasi kotak dan 2.000 takjil kepada masyarakat dilaksanakan juga pemeriksaan kesehatan gratis oleh Biddokkes Polda Kepri," kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga di Batam, Sabtu.

Menurut dia, kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (24/5) itu disambut antusias masyarakat dan berjalan dengan tertib.

Bahkan warga dengan lanjut usia tetap datang ke lokasi untuk mengikuti pemeriksaan gratis, menggunakan tongkat, dibantu aparat kepolisian.

Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Purwolelono menyatakan, pihaknya sengaja menyelenggarakan kegiatan itu untuk mengikat tali silaturahmi dan kedekatan yang baik antara Polri dan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh masyarakat mewujudkan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Kepri yang aman, damai dan kondusif.

Sementara itu, Ketua RW 12 Kelurahan Kabil, Ahmad Faisal menyampaikan terima kasih kepada Polda Kepri dan jajarannya yang telah menyelenggarakan berbuka puasa bersama, dengan pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungannya.

"Mewakili warga semoga kegiatan ini terus berkelanjutan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini keamanan dan ketertiban di Kelurahan Kabil dapat dirasakan dan Polisi semakin dicintai oleh masyarakat," kata dia. (Red/Humas Polda Kepri)

IPK Tolak Gerakan People Power, Sarat Kepentingan Segelintir Elit Politik
Segenap pengurus dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK Batu Aji, Kota Batam memberikan sikap terhadap gerakan "People Power" usai acara buka puasa bersama anak Yatim dari Yayasan Panti Asuhan An'Nur di Raja Kafe & Resto, Pemda I, Batu Aji, Batam, Minggu (19/05/19)/Analisarakyat/(SA).
Batam (Kepri), Analisarakyat.com - Ikatan Pemuda Karya (IPK) menolak Gerakan “People Power” terlebih yang tidak menerima hasil pemilu yang di gaungkan segelintir elite politik dan dan mendukung upaya TNI dan Polri untuk mengamankan tahapan pemilu.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap puluhan anggota Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK  Batu Aji, Kota Batam saat usai acara buka puasa bersama  dengan thema "Silaturahmi dan Berbagi Kebahagiaan" kepada anak Yatim dari Yayasan Panti Asuhan An'Nur di Raja Kafe & Resto, Pemda I, Batu Aji, Batam, Minggu (19/05/19).

Ketua PAC IPK Batu Aji Ronal Aritonang mengatakan "Pemilu telah selesai pada 17 April 2019, dan saat ini menunggu hasil KPU. Kita meminta, menjelang batas akhir rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seluruh pihak merapatkan barisan untuk menjaga keutuhan NKRI" tegasnya.

Ronal menilai "bahwa sanya “People Power” ini adalah suatu gerakan paksa untuk menentang dan upaya penggulingan kekuasaan Presiden melalui aksi demonstrasi rakyat, yang melanggar konstitusi dan mengganggu ketertiban umum" ucapnya.

"Tetapi dalam hal ini, segilintir elit politik banyak juga menyampaikan “People Power” ini mengajak kepada masyarakat untuk melaksanakan demokrasi yang sehat dan terarah, serta demokrasi yang mencegah kecurangan juga bisa diantisipasi pada proses penghitungan suara hasil pemilu" terangnya.

IPK Tolak Gerakan People Power, Sarat Kepentingan Segelintir Elit Politik

"Kami Ikatan Pemuda Karya (IPK) menolak Gerakan “People Power” terlebih yang tidak menerima hasil pemilu yang di gaungkan segelintir elite politik. Sebab ini adalah tindakan melanggar konstitusi (inkonstitusional).

"Jadi, kami mendukung upaya dari TNI dan Polri untuk mengamankan tahapan pemilu. Bukan harus dengan suatu gerakan-gerakan yang dapat menggangu ketertiban umum dan merusak konstitusi negara kita dan dapat merusak persatuan NKRI, contohnya gerakan “People Power”  yang di gaungkan oleh segelintir elite politik yang tidak bertanggungjawab" tutupnya. (SArt)

Demikian pernyataan sikap dari  Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK  Batu Aji, Kota Batam:

Kami Ikatan Pemuda Karya (IPK) menolak Gerakan “People Power” terlebih yang tidak menerima hasil pemilu yang di gaungkan segelintir elite politik.

Sebab ini adalah tindakan melanggar konstitusi (inkonstitusional).

Gerakan ini sangat merugikan masyarakat dan berpotensi menggangu ketertiban umum negara NKRI.

IPK mendukung aparat penegak hukum TNI POLRI'.

NKRI.....HARGA MATI
NKRI.....HARGA MATI
IPK.....SETIA
IPK.....JAYA
IPK.....LUAR BIASA

IPK Batu Aji Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim Panti Asuhan An'Nur
Foto bersama Ronal Aritonang dengan pengurus PAC IPK Batu Aji, Kota Batam, Kapolsek Batu Aji Kompol Syafruddin Dalimunthel dengan pengurus Panti Asuhan An'Nur dan segenap anak-anak, Minggu (19/05/19)/Analisarakyat/(SA).

Batam (Kepri), Analisarakyat.com - Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Batu Aji, Kota Batam berbagi kebahagiaan bersama anak yatim dan fakir miskin dari Yayasan Panti Asuhan An'Nur Dapur 12, di Raja Kafe & Resto, Pemda I, Batu Aji, Batam, Minggu (19/05/19).

Adapaun kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kapolsek Batu Aji Kompol Syafruddin Dalimunthe dan beberapa dari tokoh masyarakat dimana tujaan dari kegiatan tersebut adalah untuk mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat dan terlebih dari segenap para pengerus IPK dan berbagi kebahagian kepada anak yatim.

IPK Batu Aji Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim Panti Asuhan An'Nur
Ronal Aritonang selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Batu Aji, Kota Batan.
"Adapun tujuan dari kegiatan kami ini, untuk lebih mendekatkan diri dan peduli terhadap sesama yang ada di Batu Aji ini. Untuk itu saya mewakili dari IPK Batu Aji banyak mengucapkan terimakasih atas kehadiran buat Adik-adik, dan Bapak Pimpinan dari Yayasan Panti Asuhan An'Nur dan begitu juga kepada Bapak Kapolsek"  ujar Ronal Aritonang selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Batu Aji, Kota Batam.

"Sesuai dengan judul kami disini kegiatan berbagi bahagia. Jadi hari ini kami ingin anak-anak bisa berbahagia bersama kami di sini. Jadi nanti dari segi acara, setting tempat duduk mereka bebas. Anak-anak bisa berbaur dengan kami. Kami disini untuk mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat dan terlebih dari segenap para pengerus IPK, ucapnya lagi.

IPK Batu Aji Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim Panti Asuhan An'Nur
Sekretaris dengan Bendahara  Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Batu Aji, Kota Batam
Ditempat yang sama Bapak Pimpinan dari Yayasan Panti Asuhan An'Nur, Ustad Muhammad Rozali menyampaikan "saya mengucapkan terimakasih atas perhatian dari segenap pengurus IPK Batu Aji, dimana bersedia melakukan silahturahmi dan berbagi kepada anak Yatim, Ucapnya.

IPK Batu Aji Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim Panti Asuhan An'Nur
Kapolsek Batu Aji Kompol Syafruddin Dalimunthe.
"Kiranya dengan kegiatan ini, maka hidayah dari Allah akan tambah harta benda kita semua dan merasa bersyukur kepada Allah karena diberikan kepada kita kesehatan hingga seore hari yang indah ini pada acara berbuka puasa bersama" tutupnya. (S Art)

IPK Batu Aji Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim Panti Asuhan An'Nur

Menkeu Sampaikan 3 Strategi Untuk Kebijakan Fiskal Ekspansif Tahun 2020
Gedung Kantor Menteri Keuangan (Menkeu).

Jakarta, Analisarakyat.comMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga strategi makro fiskal yang akan dijalankan oleh Pemerintah untuk kebijakan fiskal ekspansif. Pertama, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan belanja yang lebih baik untuk efisiensi belanja. Ketiga, meningkatkan belanja modal pembentuk aset serta mengembangkan pembayaran yang kreatif dan mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas.

"Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk perbaikan neraca pemerintah yang ditandai dengan peningkatan aset, terkendalinya liabilitas, dan peningkatan ekuitas," lanjut Menkeu pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR, pada Senin, (20/05).

Dari sisi pendapatan, pemerintah terus berupaya meningkatkan tax ratio melalui Reformasi Perpajakan sehingga diharapkan pada tahun 2020 dapat mencapai 11,8-12,4% dari PDB.

Selain itu, pendapatan negara akan digenjot melalui reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, menjaga kualitas pelayanan publik, memperbaiki pengelolaan aset negara, termasuk mengasuransikannya terhadap bencana alam. Pemerintah memperkirakan PNBP tahun 2020 dapat mencapai 2,0-2,5% terhadap PDB.

Sementara itu, belanja negara pada tahun 2020 diperkirakan mencapai kisaran 14,4-15,4% terhadap PDB. Pemerintah mendorong belanja yang lebih berkualitas yang akan dilaksanakan melalui penghematan belanja barang secara masif, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi serta penguatan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa.

Saat ini, lebih dari sepertiga belanja negara dialokasikan pada belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), peningkatan kualitas desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Sebagai konsekuensi kebijakan fiskal ekspansif, postur APBN diusulkan untuk mengalami defisit secara terukur dan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.

Pemerintah akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya. Sebagai tahun pembuka periode pemerintahan baru, kebijakan defisit pada tahun 2020 akan berada pada level 1,75-1,52% terhadap PDB, keseimbangan primer yang positif, dan rasio utang di kisaran 30% terhadap PDB. (ws/hpy/nr)

Menkeu: Ini Usulan Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2020
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020 Pada Rapat Paripurna DPR, Senin, (20/05/19)/Kemenkeu.

Jakarta, Analisarakyat.comMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020 untuk bahan Pembicaraan Pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020.

"PPKF 2020 didesain agar mampu menjadi instrumen kebijakan yang dapat memastikan arah pencapaian target pembangunan ekonomi jangka pendek, menengah, dan panjang," jelas Menkeu Pada Rapat Paripurna DPR, Senin, (20/05).

Menkeu, sebagai perwakilan Pemerintah mengajukan besaran Kerangka Ekonomi Makro sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 -5,6%;
Tingkat Inflasi sebesar 2,0-4,0%;
Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0-5,6%;
Nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp14.000-15.000/US$;
Harga minyak mentah Indonesia sebesar US$60-70/barel;
Lifting Minyak bumi sebanyak 695-840 ribu barel per hari; dan
Lifting gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari.(ws/hpy/nr)

Harkitnas, ASN Kemenkeu Perlu Bersinergi Kelola Keuangan Negara
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjaga semangat persatuan, kesatuan dengan menyatukan visi, misi, dan tujuan serta bersinergi dalam mengelola Keuangan Negara di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Senin, (20/05/19)/kemnekeu.

Jakarta, Analisarakyat.com - Pada upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-111 Tahun 2019 di lingkungan Kemenkeu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjaga semangat persatuan, kesatuan dengan menyatukan visi, misi, dan tujuan serta bersinergi dalam mengelola Keuangan Negara.

“Tema yang menjadi fokus kebijakan fiskal pada tahun ini adalah “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan 4 (Investasi) Sumber Daya Manusia”. Tema ini sejalan dengan semangat Boedi Oetomo untuk meningkatkan martabat bangsa melalui pendidikan," jelasnya di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Senin, (20/05).

Menurutnya, pendidikan sebagai salah satu investasi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk memajukan sebuah negara karena dapat menjadi alat untuk memajukan perekonomian meskipun memiliki Sumber Daya Alam (SDA) terbatas seperti di negara maju.

"Banyak negara maju tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA), tetapi sebaliknya banyak negara dengan SDA melimpah tidak memiliki kesejahteraan yang baik. SDA seringkali membuat manusia terlalu nyaman sehingga lupa untuk berinovasi dan mengembangkan diri. Untuk itulah pemerintah berfokus pada pengembangan SDM sebagai kunci peningkatan produktifitas dan pemerataan kesejahteraan di masa mendatang,” pesan Wamenkeu. (ip/hpy/nr)

Keseimbangan Primer Negatif, Pemerintah Tetap Kelola APBN Dengan Hati-Hati
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jakarta, Analisarakyat.com - Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja yang tumbuh positif sebesar 4,72 persen dan 8,4 persen (yoy), realisasi defisit APBN hingga akhir April 2019 mencapai Rp101,04 triliun atau sekitar 0,63 persen terhadap PDB, dimana keseimbangan primer berada pada posisi negatif Rp18,44 triliun.

Namun demikian, Pemerintah berusaha mengelola APBN dengan hati-hati (prudent). Salah satunya dengan keputusan pembiayaan utang sebesar Rp144,98 triliun.

Namun, jumlah outstanding utang Pemerintah hingga akhir April 2019 mengalami penurunan Rp38,86 triliun dibandingkan akhir bulan Maret 2019, sehingga berada pada rasio 29,65 persen terhadap PDB.

Pemerintah konsisten melakukan pengelolaan keuangan negara secara hati-hati dan terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengambil upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan negara secara optimal, meningkatkan belanja negara yang semakin produktif dan efisien, serta menjaga rasio utang dalam batas aman dalam kerangka pengelolaan utang yang pruden dan akuntabel.

"Kami, Pemerintah akan mewaspadai dinamika dari perkembangan ekonomi ini baik yang berasal dari faktor global dan juga dari faktor domestik dan tentu setiap policy untuk mengaddress satu isu ekonomi atau pembangunan pasti ada imbasnya terhadap APBN kita baik dari sisi penerimaan atau ke belanja.

Namun APBN pada kuartal pertama ini telah cukup berhasil melakukan fungsinya melakukan counter cyclical dalam situasi ekonomi mengalami tekanan yang cukup berat," pungkas Menkeu. (ip/hpy/nr)

Realisasi Fiskal dan Belanja Tumbuh Positif Hingga April 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, Analisarakyat.comMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi fiskal dan belanja tumbuh positif pada acara APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Mei 2019 di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (16/05).

Dari sisi fiskal, hingga akhir April 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp530,74 triliun atau 24,51 persen terhadap target APBN 2019. Capaian tersebut tercatat masih tumbuh positif sebesar 0,50 persen (yoy), didorong oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh positif sebesar 4,72 persen.

Di sisi belanja, melalui perbaikan pola belanja untuk menstimulasi perekonomian yang optimal, sampai dengan akhir April 2019 telah terealisasi belanja negara yang mencapai Rp631,78 triliun (25,7 persen dari pagu APBN 2019) atau tumbuh 8,4 persen (yoy).

Pertumbuhan belanja yang positif tersebut didukung oleh pertumbuhan belanja bantuan sosial sebesar 75 persen (yoy) yang diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat sebagai bagian dari strategi counter cyclical untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Selain itu, strategi tersebut juga didukung oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang hingga akhir April 2019 tumbuh 3,9 persen (yoy). (ip/hpy/nr)

Pertumbuhan Ekonomi Di Atas 5% Namun Tekanan Global Masih Jadi Tantangan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 

Jakarta
, Analisarakyat.com - 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan terjaganya stabilitas perekonomian dalam negeri yang ditandai dengan rendahnya inflasi, mampu menjaga momentum perbaikan kinerja perekonomian di atas 5% yaitu 5,07% lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal 1 pada 3 tahun terakhir.

Hal itu disampaikannya dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Mei 2019 di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (16/05).

Capaian pertumbuhan pada kuartal I tahun 2019 didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), dan konsumsi pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018.

Hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan counter cyclical yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi tekanan global seperti perang dagang antar Amerika dan Cina yang mengakibatkan kinerja ekspor-impor Indonesia kurang baik belakangan ini. Ia juga menyinggung bahwa di berbagai forum, berbagai lembaga dunia tahun 2019 ini merevisi ke bawah angka untuk seluruh ekonomi global.

"APBN memiliki fungsi yang cukup penting yaitu mengurangi tekanan tersebut sehingga dia melakukan fungsi counter cyclicalnya. Namun, kinerja ekspor maupun impor kita tidak menggembirakan belakangan ini akibat dampak perekonomian luar negeri global yang melambat," pungkasnya. (ip/hpy/nr)

Mendagri: Kota Cerdas (Smart City) Jadi Solusi Permasalahan Perkotaan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menyampaikan harapannya Smart City (Kota Cerdas) menjadi solusi permasalahan perkotaan di Hotel Santika Priemere, Jakarta, Rabu (15/05/2019)/Puspen Kemendagri.

Jakarta, Analisarakyat.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Smart City (Kota Cerdas) menjadi solusi permasalahan perkotaan. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, lebih dari 55% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan dengan tingkat urbanisasi 2,3% per tahun, dan diperkirakan pada tahun 2035 proporsi jumlah penduduk perkotaan mencapai 66,6%. Hal itu dipaparkannya saat menghadiri Pembukaan Gerakan menuju 100 Smart City 2019 di Hotel Santika Priemere, Jakarta, Rabu (15/05/2019).

“Data BPS menunjukkan bahwa kawasan perkotaan mempunyai daya tarik masyarakat tersendiri yang menimbulkan berubahnya struktur tata guna lahan pada kawasan perkotaan dengan ditandai munculnya konsentrasi atau pemusatan kegiatan di kawasan perkotaan.

Fenomena ini berdampak pada munculnya isu permasalahan perkotaan, seperti pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, yang pada akhirnya berpengaruh kepada masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Kota Cerdas diharapkan dapat mengcover seluruh isu permasalahan kota dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kota tersebut,” kata Tjahjo.

Dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan pembentukan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019. Di dalam Perpres dimaksud telah mengamanatkan untuk melakukan Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing, berbasis teknologi dan budaya lokal.

Pertama, pengembangan perekonomian dengan membangun pencitraan kota (city branding) yang mendukung pencitraan bangsa (nation branding).

Kedua, menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Ketiga, membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif.

“Untuk itu, pemerintah telah menetapkan visi pembangunan Kota Cerdas yang berfokus untuk menghasilkan lingkungan perkotaan yang memiliki ketahanan lingkungan dan mampu menghadapi bencana, secara beriringan dilakukan penguatan standar pelayanan kota untuk mendukung kehidupan masyarakat, ungkap Tjahjo.

Atas dasar hal tersebut, maka pada tahap akhir Kota Cerdas diharapkan menjadi kesatuan Kota yang berdaya saing berbasis teknologi dengan didukung sinergi kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan sesuai PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah melalui: Ekonomi Cerdas (Smart Economy), Masyarakat yang cerdas (Smart People), Pemerintahan yang Cerdas (Smart Government), Mobilitas yang Cerdas (Smart Mobility), Lingkungan yang cerdas (Smart Enviroment) dan Peningkatan Kualitas Hidup yang Cerdas (Smart Living).

“Keenam aspek tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam sistem pemberian layanan antara pemerintah, antar badan usaha dan antar instansi pemerintah dengan badan usaha sehingga pemberian layanan yang dilakukan untuk masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien,” jelasnya.

Gerakan menuju 100 Smart City, telah dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2017 dan tahun 2018 yang telah dilaksanakan pada 75 (tujuh puluh lima) Kabupaten/Kota melalui pendampingan penyusunan masterplan smart city. Saat ini, dilanjutkan kembali pada tahun 2019 dengan telah terpilihnya 25 Kabupaten/Kota yang menjadi target Gerakan Menuju 100 Smart City pada tahun 2019. (***)

Kemendagri Dorong Implementasi Kota Cerdas di 100 Kabupaten/Kota
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tjahjo Kumolo terus mendorong Implementasi Kota Cerdas di 100 Kabupaten/Kota. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri saat menghadiri Pembukaan Gerakan menuju 100 Smart City 2019 di Hotel Santika Priemere, Jakarta, Rabu (15/05/2019)/Puspen Kemendagri.

Jakarta, Analisarakyat.com - Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Implementasi Kota Cerdas di 100 Kabupaten/Kota. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri saat menghadiri Pembukaan Gerakan menuju 100 Smart City 2019 di Hotel Santika Priemere, Jakarta, Rabu (15/05/2019).

“Saat ini Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri terus mendorong terlaksananya pengembangan Kota Cerdas dengan menerapkan 4 (empat) strategi,” kata Tjahjo.

Keempat strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, mendorong pengembangan penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran. Beberapa regulasi yang telah diterbitkan yang mengamanatkan terkait dengan penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD dan RKPD; Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari amanat peraturan perundang-undangan di atas maka Kementerian Dalam Negeri telah mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD yang sedang dibangun saat ini prinsipnya terdiri dari e-Database, e-Planning, e-Monev dan e-Reporting. Berdasarkan konsep pengembangan besar dimaksud, saat ini juga telah dikembangkan aplikasi pembangunan daerah meliputi e-Database, e-Planning RPJMD-Renstra PD dan e-Planning RKPD-Renja PD.

“Kesemuanya berbasis teknologi informasi dan komunikasi (internet) yang salah satu tujuannya untuk percepatan implementasi kota cerdas di 100 Kabupaten/Kota,” kata Tjahjo.

Kedua, penyusunan Perda Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan terlebih dahulu menyusun dokumen KLHS Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini sebagai langkah awal dalam mewujudkan pembangunan kota cerdas dan berkelanjutan sesuai amanat amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.

“Melalui Permendagri dimaksud, diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen KLHS sebelum menyusun dokumen RPJMD sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMD,” papar Tjahjo.

Ketiga, mendorong perencanaan pembangunan kota agar dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunannya dilakukan analisis yang komprehensif dan berbasis pada data dan informasi yang update dan akuntabel sebagaimana amanat Permendagri 86 Tahun 2017.

Keempat, mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penyelesaian Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah dalam rangka mendukung pengembangan Kota Cerdas berbasis tata ruang.

“Mengingat hingga saat ini sudah terdapat 51 Perda RDTR yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dari 1.838 RDTR yang harus ditetapkan secara nasional,” tegas Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo juga meminta Kepala Daerah untuk segera mengambil langkah untuk mendorong terlaksananya pengembangan Kota Cerdas.

“Saya menghimbau agar kepala daerah beserta jajarannya segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong terlaksananya pengembangan Kota Cerdas di 100 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” pinta Tjahjo

Tak hanya itu, Tjahjo juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia dan semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya acara Gerakan Menuju 100 Smart City yang berlangsung dengan baik dan sukses. (***)


Jakarta, Analisarakyat.com - Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pencegahan Gratifikasi. Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 356/3814/SJ tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan tertanggal 14 Mei 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dilarang Menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya: Mengajukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Kedua, PNS atau Penyelenggara Negara lingkup Kementerian Dalam Negeri dan BNPP dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

Ketiga, PNS atau Penyelenggara Negara lingkup Kementerian Dalam Negeri dan BNPP yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud. (***)

Jokowi: Saatnya Ekonomi Syariah Indonesia Bangkit dan Menjadi Pusat Dunia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Saatnya Ekonomi Syariah Indonesia Bangkit dan Menjadi Pusat Dunia pada acara peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 di ruang Djunaedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (14/05/19)/kemenkeu.

Jakarta, Analisarakyat.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, potensi ekonomi syariah di Indonesia sudah saatnya bangkit dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia karena Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.

Hal ini disampaikannya pada peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 di ruang Djunaedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (14/05).

Presiden Jokowi meyakini, ekonomi syariah juga bisa turut mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong keadilan sosial, dan juga melestarikan lingkungan. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab), ekonomi syariah memiliki potensi yang besar di tingkat dunia. Mengutip Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Presiden mengatakan, potensi itu di tahun 2023 akan mencapai 3 triliun dollar atau kurang lebih Rp45.000 triliun.

Namun sayangnya, lanjut Presiden, menurut Global Islamic Economy Indicator, di tahun 2018 Indonesia masih menempati urutan yang ke-10 dalam peringkat negara-negara yang menyelenggarakan ekonomi syariah. Posisi Indonesia masih jauh di belakang Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordan, Qatar, Pakistan, dan Kuwait.

Untuk itulah, pemerintah telah membentuk manajemen eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang turut mengawal pelaksanaan dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia ke depan.

Dengan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Presiden Jokowi menilai, Indonesia melakukan lompatan besar untuk menguatkan ekosistem ekonomi syariah Indonesia karena membangun ekosistem adalah hal yang paling sulit.

“Masterplan yang akan menjadi panduan kita semua untuk dijalankan dalam pelaksanaannya untuk dimonitor progres perkembangannya, untuk dipastikan pencapaian-pencapaiannya,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan, pemerintah akan terus menguatkan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor makanan dan minuman, fashion, pariwisata, media, rekreasi serta farmasi dan kosmetika. Sebagai pendukungnya, pemerintah juga akan menguatkan keuangan syariah.

“Saya kira ini menjadi sebuah step untuk kita memasarkan produk-produk kita yang sudah banyak. Sehingga kita tidak hanya menjadi negara konsumen terbesar produk halal global tetapi juga menjadi produsen terbesar dari produk-produk hal-hal yang akan masuk ke negara-negara lain,” tutur Kepala Negara.

Presiden percaya bahwa dengan berkomitmen menjalankan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia ini, maka Indonesia akan segera menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. (nr/ds)

Agar Kompetitif, Mindset ASN Juga Harus Beradaptasi Hadapi Revolusi Industri 4.0

Jakarta, Analisarakyat.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus merubah mindset dan perilaku agar bisa beradaptasi dengan revolusi Industri 4.0.

Beberapa caranya adalah mempelajari, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Diharapkan dengan selalu terhubung dengan teknologi perubahan mindset akan lebih mudah dan cepat terinternalisasi dalam pekerjaan sehari-hari.

Hal ini disampaikan Menkeu pada saat menjadi pembicara pada One Hour University dengan tema dengan tema “Menakar kesiapan ASN dalam Menghadapi Revolusi Industry 4.0 dan Transformasi Leadership di Era Disrupsi” di ruang Sarulla, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (15/05).

“This digital economy dan industrial 4.0 memberikan banyak opportunity (kesempatan). Poinnya adalah negara yang efisien adalah rakyatnya yang pasti punya banyak ide. Dia bisa menterjemahkan ide tersebut menjadi realita dengan effort yang sekecil mungkin, dengan beban yang sekecil mungkin. Makanya, munculnya Google, Facebook itu ada di negara yang seperti itu,” kata Menkeu.

Namun demikian, Menkeu melihat banyak birokrat atau ASN yang tidak terhubung dengan tuntutan inovasi. Hal ini mengakibatkan teknologi yang cepat berubah dan berkembang pesat untuk mendukung terwujudnya ide-ide brilian namun terhambat antara lain karena birokrasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih (misalnya dalam perijinan), maka Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan negara lain.

“Ini pesan yang luar biasa penting untuk kita semua sebagai ASN. Karena kita intentionally (sengaja) atau unintentionally (tidak sengaja) sering menjadi institusi yang banyak menciptakan hurdle (halangan) itu. Sehingga artinya ide yang baik itu, mati di tengah jalan atau bahkan baru lahirpun langsung aborted.

Itu betapa kita menjadi institusi yang menentukan bisa maju atau tidak,” tegas Menkeu menunjukkan pentingnya perubahan mindset ASN dalam mendukung dan memanfaatkan perubahan teknologi dalam mendukung tumbuhnya industri dan para pengusaha baru di Indonesia dan masyarakat umum.

Selanjutnya, Menkeu meminta yang hadir terutama para ASN ESDM untuk memanfaatkan dan menginternalisasi teknologi yang ada di kehidupan sehari-hari. Mentalitas seperti ini harus diinternalisasikan ke pekerjaan sehari-hari untuk lebih efektif, efisien dan produktif dalam mendukung pertumbuhan industri berbasis teknologi.

Apabila ASN dan banyak pihak tidak dapat mempunyai “mindset” teknologi, digital, big data dan kekinian maka Indonesia dikhawatirkan tidak mampu bergerak dari negara emerging menjadi negara maju.

Senada dengan Menkeu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menegaskan revolusi industri tidak bisa dihindari.

“Either you disrupt yourself or you get disrupted,” kata Wamen ESDM menunjukkan revolusi 4.0 adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Hanya dengan adaptasi yang cepat individu dan bangsa dapat terus bertahan dan mampu berkompetisi. (btr/hpy/nr)

Dorong Daerah Cairkan THR dan Gaji ke 13, Mendagri Keluarkan Radiogram
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo saat menyampaikan pemerintah akan membayarkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruangan Persroom Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/5/2019)/Puspen Kemendagri.

Jakarta
, Analisarakyat.com -
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan Radiogram Nomor 188.3/3890/SJ untuk seluruh Gubernur seluruh Indonesia dan Radiogram untuk Bupati/Walikota seluruh Indonesia dengan Nomor 188.31/3889/SJ yang ditandatangani tanggal 15 Mei 2019 untuk membayarkan THR Pegawai Negeri Sipil (PNS) tepat waktu sesuai ketentuan.

Sehubungan dengan ditetapkannya dengan PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, dan PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR atau Tunjangan Hari Raya kepada PNS, anggota kepolisian RI, prajurit TNI, pejabat negara dan penerima tunjangan, pada tanggal 14 Mei 2019, kepala daerah diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, mengambil langkah strategis untuk segera melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 serta THR kepada PNS di daerah, KDH/wakil KDH, dan pimpinan/Anggota DPRD yang besarannya dihitung meliputi unsur gaji pokok/uang reprensentasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Gaji dan tunjangan ke-13 sebagaimana yang di maksud dibayarkan pada bulan Juni 2019 sedangkan pembayaran THR dibayarkan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Kedua, bagi daerah yang belum atau tidak cukup menganggarkan pendanaan gaji dan tunjangan ke-13 serta THR sebagaimana yang dimaksud dalam APBD tahun Anggaran 2019 agar menyediakan anggaran yang dimaksud dengan cara melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2019.

Ketiga, penyediaan anggaran sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan melalui pergeseran dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang program dan kegiatan, dan atau menggunakan kas yang tersedia.

Keempat, teknis pemberian dan tunjangan ke-13 serta THR diatur dengan Perkada. (***)

Kemendagri Tegaskan THR Dibayarkan Tepat Waktu untuk ASN
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo saat menyampaikan pemerintah akan membayarkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruangan Persroom Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/5/2019)/Puspen Kemendagri.

Jakarta, Analisarakyat.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan, pemerintah akan membayarkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, pada tanggal 24 Mei 2019. Pemerintah juga akan membayarkan gaji ke-13 pada Juni 2019.

Penegasan itu disampaikan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo kepada wartawan, di ruangan Persroom Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendagri juga didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin, Kepala Biro Hukum Kemendagri R. Gani Muhamad, dan Kapuspen Kemendagri Bahtiar.

“Menggarisbawahi apa yang menjadi kebijakan Pemerintah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 tahun ini, sudah ada ketentuan yang telah diterbitkan, baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 bahwa THR akan dibayarkan tepat pada waktunya. Seperti apa yang diharapkan Pak Presiden, pada tanggal 24 Mei 2019, sebelum Hari Raya Idul Fitri semua akan dapat direalisasikan,” kata Hadi Prabowo.

Sekjen Kemendagri menambahkan, petunjuk teknis terkait pembayaran THR terhadap ASN di pemerintah daerah akan diterbitkan Ditjen Bina Keuangan Kemendagri pada hari Rabu (15/5/2019) ini. Hal ini terkait dengan pencairan dana yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Karena memang daerah inilah yang terbeban pada APBD sehingga hari ini akan diterbitkan surat edaran dengan didasarkan pada peraturan kepala daerah yang lebih khusus sehingga tidak ada permasalahan seperti tahun-tahun kemarin. Baik itu yang menyangkut pembayaran THR maupun pemberian gaji ke-13 yang juga akan direalisasikan pada bulan Juni tahun 2019,” ujar Hadi Prabowo.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menegaskan, pada intinya Pemerintah sudah memberikan kepastian bahwa gaji ke-13 maupun THR bisa dibayarkan tepat waktu. Terkait APBD 2019, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 mengenai pedoman penyusunan APBD Tahun 2019.

“Di dalam peraturan itu Pemda sudah diminta untuk menyediakan anggaran gaji ke-13 dan THR. Artinya, dengan pengaturan itu kita harapkan daerah seyogyanya sudah menganggarkan di dalam APBD-nya untuk gaji ke-13 ini,” katanya.

Seandainya Pemda belum menganggarkan atau sudah menganggarkan tapi tidak cukup dana untuk membayarkan THR dan gaji ke-13 maka sesuai Permendagri ini karena sifatnya kebutuhan mendesak, penyediaan dananya dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD 2019.

“Karena itu, kita harapkan dengan keluarnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 ini tidak ada daerah lagi yang merasa kesulitan di dalam penyediaan anggaran,” tuturnya.

Karo Hukum Kemendagri menambahkan terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 ini akan memberikan kepastian hukum bagi daerah untuk mencairkan anggaran THR dan gaji ke-13 karena sudah dananya diakomodasi dalam APBD."Jadi, diharapkan sudah tidak ada lagi polemik seperti tahun-tahun kemarin,” tuturnya.

Menanggapi pertanyaan wartawan tekait sanksi kepada kepala daerah yang tidak mau menganggarkan maupun mencairkan dana THR, Sekjen Kemendagri menegaskan, ada sanksinya aturan yang berlaku.

“Pasti ada sanksinya karena ini kebijakan nasional dan ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan para pensiunan.Sehingga ini harus dilaksanakan dengan benar, sanksinya sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017, itu sanksinya ada tahapan dimulai dari teguran satu, dua dan tiga dan sebagainya,” tuturnya.

Sekjen Kemendagri juga mengatakan, pihaknya membuka pengaduan kalau ada PNS di daerah yang belum menerima THR. “Namun perlu diingat dalam PP Nomor 35 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 ini juga diatur kalau dana belum siap sebelum lebaran, maka ini harus dibayar setelah lebaran. Ini hukumnya wajib. Tapi, kita harapkan semua daerah dapat merealisasikan sebelum lebaran,” katanya. (***)

Terkait Hari Raya Keagamaan, KPK Keluarkan Surat Imbauan Pencegahan Gratifikasi
Ilustrasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jakarta
, Analisarakyat.com -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan. Surat tersebut dikeluarkan untuk seluruh Kementerian/Lembaga dengan Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05-2019 tertanggal 08 Mei 2019.

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440H tahun 2019 serta penegasan atas imbauan tentang gratifikasi sebelumnya, surat tersebut berisi himbauan sebagai berikut:

Pertama, perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan tradisi bagi mayoritas masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi antar sesama.

Pada momen tersebut praktik saling memberi dan menerima merupakan sesuatu hal yang lazim dalam konteks hubungan sosial, namun sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Kedua, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Ketiga, permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya.

Keempat, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Kelima, pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Keenam, Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka/iklan melalui media massa/bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya.

Ketujuh, pimpinan Perusahaan atau Korporasi diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kedelapan, Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi KPK (Call Center 198). Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung, pos, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dan sosialisasi gratifikasi online (Gratis2GO) dapat diunduh di Play Store atau App Store dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK. (***)

Kementerian PUPR Bangun Tempat Pengolahan Sampah RDF di Kabupaten Cilacap
TPS ramah lingkungan yakni Tempat Pengolahan Sampah dengan Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah/Pu/Iwn.

Jakarta, Analisarakyat.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendorong pembangunan tampat pengolahan sampah ramah lingkungan di Indonesia. Selama ini pengolahan sampah masih sangat bergantung pada keberadaan TPA sampah, walaupun kondisi pengelolaan TPA sampah di sebagian besar kota/kabupaten di Indonesia belum memenuhi standar, dan pengoperasian dengan pembuangan terbuka (open dumping).

Salah satunya TPS ramah lingkungan yakni Tempat Pengolahan Sampah dengan Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nilai total investasi dari proyek ini sebesar Rp 90 miliar merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Pemerintah Denmark.

“Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kawasan dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar, sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Dukungan pemerintah Kabupaten kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dodi Krispratmadi mengatakan, pembangunan TPA berbasis RDF dilatarbelakangi masalah pengelolaan persampahan di Kabupaten Cilacap.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa,Kabupaten Cilacap memiliki 4 TPA dengan kondisi yang hampir penuh. TPA terbesar adalah TPA Tritih Lor yang ada di Kecamatan Jeruk Legi akan segera habis masa layanannya, sehingga perlu dicari metode alternatif pengelolaan sampahnya.

Di Kabupaten Cilacap terdapat pabrik semen PT. Holcim Indonesia yang dalam proses produksinya menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Dengan sistem RDF, sampah dapat diubah menjadi sumber energi yang berfungsi sebagai briket dan dimanfaatkan sebagai subtitusi bahan bakar bagi pabrik PT. Holcim Indonesia di Cilacap.

“Hal ini sesuai dengan konsep RDF sebagai sampah atau produk sampingan tertentu yang dengan nilai kalor dan spesifikasi tertentu dapat dijadikan bahan bakar di kilang semen, sebagai pengganti sebagian dari bahan bakar fosil (seperti batu bara). Selain itu pengolahan sampah berbasis RDF diyakini jauh lebih baik dan efisien, karena tidak lagi memerlukan penambahan lahan sebagai penampungan sampah,” jelas Dodi.

Dodi menambahkan, pengolahan dengan metode RDF hanya sebagian kecil dari solusi penanganan sampah di Indonesia. Perubahan prilaku dari masing-masing individu untuk mengurangi sampah dari sumbernya turut berkontribusi.

“Sebab sampah rumah tangga menyumbang sampah terbanyak. Tidak lantas dengan adanya teknologi yang bagus, kontribusi dalam pembuangan sampah semakin banyak, namun dengan adanya teknologi pengolahan sampah yang lebih baik, masyarakat juga dapat mengurangi sampah yang dihasilkan bahkan ikut mengolah sampah yang dihasilkan,”ujar Dodi.

Pengolah sampah sistem RDF di TPA Tritith Lor dibangun pada Juli 2017 dan telah di ujicoba pada November 2018. Memiliki kapasitas pengolahan 120 ton sampah/hari dengan menggunakan Teknologi Mechanical – Biological Treatment (Pemilahan-Pencacahan-Biodrying).

Kementerian PUPR memberikan fasilitas berupa seluruh konstruksi bangunan RDF dengan anggaran sebesar Rp 27 miliar. Pemerintah Denmark memberikan bantuan berupa peratalan mekanikal dan elektrikal. Kementerian LHK dan Bappenas memberikan fasilitas berupa sarana penunjang serta subsidi tipping fee di 5 tahun pertama operasional.

Dengan dukungan pemerintah diharapkan nantinya bisa menurunkan tipping fee yang harus dibayar oleh Pemda, dari Rp 250.000/ton sampah menjadi Rp 120.000/ton sampah. Pemkab Cilacap berkontribusi dalam menyediakan lahan serta pengadaan truk pengangkut sampah dan PT. Holcim Indonesia, selaku konseptor desain teknis dan off taker dari RDF yang akan dihasilkan. (***)

Sistem Online BKPM dan Kemenkumham Perkuat Kemudahan Berbisnis Di Indonesia
Ilustrasi gambaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk semakin mempermudah izin berusaha di Indonesia/kemenkeu.

Jakarta, Analisarakyat.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk semakin mempermudah izin berusaha di Indonesia. Keduanya menandatangani Nota kesepahaman tentang Integrasi Sistem Perizinan Berusaha dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Dalam Rangka Peningkatan Penanaman Modal.

Dikutip dari situs BKPM, nota kesepahaman ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana dan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F. Sompie di kantor BKPM, Jakarta (09/05).

“Diharapkan sistem online pemerintah semakin kuat dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan koordinasi antarlembaga pemerintah dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Indonesia,” jelas Husen.

Nota kesepahaman ini meliputi lima ruang lingkup kerjasama, antara lain Integrasi sistem pemberian layanan persetujuan Visa dan Alih Status; Integrasi sistem pemeriksaan rekaman paspor kebangsaan pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM); Integrasi sistem pencabutan izin prinsip penanaman modal, pendaftaran penanaman modal, dan nomor induk berusaha; Penyediaan jaringan komunikasi data; serta Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sistem perizinan berusaha yang dikelola oleh BKPM meliputi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Online Single Submission (OSS).

SPIPISE merupakan Sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan. (nr/ds)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.